Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal 1949-1959 | KD 3.3 Sej. Indonesia XII



Perkembangan Politik dan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal 1949-1959

silakan mengisi presensi pada link dibawah ini :
http://bit.ly/AbsensiMateri_MasaDemokrasiLiberal
Materi Masa Demokrasi Liberal Indonesia :
http://bit.ly/Materi_DemokrasiLiberal-HSC
Support Channel Youtube bu Denti Nurfitria Dahwanti, S.Pd.

Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.
Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan UUD 1945. Berikut Penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa orde lama:
Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
Salah satu hasil dari KMB adalah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara federal yang diprakasai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan.
Pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS Mohammad Hatta, kemudia menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
Maka, dimulailah usaha-usaha untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah susah payah diperjuangkan. Masa revolusi fisik atau masa perjuangan harus segera ditinggalkan. Gangguan keamanan yang selama ini banyak menyita perhatian, waktu, dan dana negara harus segera digantikan dengan langkah-langkah konkret. Hal ini agar perbaikan berbagai bidang, seperti sistem poltik dan pemerintahan, perekonomian, pertahanan, dan keamanan negara.
Setelah berakhirnya pemerintahan RIS pada 1950, pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.
Pada kurun waktu 1950 sampai 1959, kembali terjadi silih berganti kabinet. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. DIsamping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan.
Pada tahun 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS, Mohammad Hatta, kemudian menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
Salah satunya adalah Presiden Soekarno membubarkan parlemen sekaligus menyatakan kembali UUD 1945. Pemerintah kemudian membentuk lembaga-lembaga MPRS dalam demokrasi terpimpin yang menerapkan sistem politik keseimbangan. Pada masa ini Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara kaum nasionalis, agama dan komunis.

Sources : https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1950%E2%80%931959)

#MateriSejarahIndonesia #PolitikDanEkonomiLiberal #MasaDemokrasiLiberal
#videopembelajaransejarah #videosejarahkelasXII #videopembelajaransejarahkelasxii
#kabinetpemerintahanris #pergantiankabinetmasaliberal

source