Ketua DPRD Mimika Resmi Membuka Blokade Para karyawan PTFI | Robby K Omaleng



Akhirnya, setelah 4 hari palang jalan dari demo karyawan PT Freeport Indonesia dibuka pada 28 Agustus pukul 13.40 waktu setempat, oleh Ketua DPRD Mimika Robby Omaleng didamping kepala Dinas Tenaga Kerja Paulus Yanengga, pejabat pemerintah dan manajemen Freeport serta pimpinan stake holder setempat.

Ini setelah secara langsung Ketua DPRD menjumpai para karyawan berdemo sejak 26 Agustus kemarin. Dan juga karena Interoffice Memorandum manajemen perusahaan telah dikeluarkan pada pukul 11 di hari yang sama, menjawab tuntutan terkait Shift Off Day SOD dan bonus intensif karyawan bekerja selama pandemi COVID-19.

Robby membuka pakang blokade dengan memotong tali spanduk sebagai tanda terbukanya akses jalan operasional usaha tambang raksasa level dunia itu.

Dalam orasi singkatnya, legislator Partai Golkar itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan yang telah melakukan aksi mogok dengan gaya yang terhormat dan manusiawi. Atas nama pemerintah dan pribadi Robby mengungkapkan rasa hormatnya atas perjuangan para anak negeri di Tembagapura. Sebagai bentuk keadilan dan harga diri martabat orang Papua. Seru Robby Omaleng di hadapan ribuan karyawan di Mile 72.
Apa yang sudah diputuskan manajemen pada hari ini patut disyukuri dan diterima, karena ini menjadi tuntutan dan hak para ribuan para pekerja itu.

Sebelum membuka secara resmi blokade, perwakilan manajemen Freeport yang diwakili oleh Frans Pigome membacakan Interoffice Memorandum yang resmi dikeluarkan manajemen.

Diakui, dua tuntutan awal yaitu Shift Day Off (SDO) untuk normal dan poin kedua berupa bonus bagi pekerja selama pandemi akan segera dibayarkan secepatnya.

Di samping itu perusahaan menyediakan tambahan bonus bagi karyawan yang memilih bekerja dan tidak ikut turun ke Kota Timika.

Sementara Vice Presiden IAR Demi Magai di hadapan karyawan mengatakan,tuntutan SDO akan dinormalkan dan diusahakan lebih banyak karyawan yang akan turun ke Timika. Semua tuntutan karyawan sudah final dan menunggu proses off ke Timika.

Perusahaan menghargai kinerja, kesabaran dan pengorbangan selama krisis kesehatan ini.
Terima kasih mampu memjaga lingkungan kerja yang sehat.

Memperhatikan masukan para karyawan dan konsultasi pemerintah Mimika, perusahaan akan memperluas layanan bis SDO dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan COVID-19.

Bagi pekerja yang memilih tetap tinggal di Dataran Tinggi dan Portsite selama jadwal SDOnya, perusahaan akan memberikan tunjangan tunai tambahan sebesar 750.000 rupiah.

Mari kita bekerja sama untuk segera memulihkan operasi dan produksi yang aman. Mencapai tujuan jangka panjang dan mendukung pemberantasan pandemi.

Proses Bis SDO
Perjalanan dari Tembagapura ke Timika (Outbound) – Perusahaan akan menyediakan maksimal 600 kursi untuk transportasi SDO. Kapasitas ini akan tersedia untuk semua karyawan yang berdomisili di Timika (pemegang KTP Timika) yang bekerja dengan jadwal shift 5/2-5/3 atau 5/2-5/2.

Prosedur naik dan di dalam bis menerapkan standar protokol COVID.

Prioritas kursi akan didasarkan pada kriteria yang dipilih, mulai dari pekerja yang belum dijadwalkan cuti / rotasi dan telah bekerja di Tembagapura untuk jangka waktu terlama, diikuti dengan tanggal perekrutan (yaitu lamanya masa kerja).

Karyawan dapat mengajukan permintaan kursi perjalanan turun ke Timika setiap dua minggu sekali.
• Bagi yang memiliki jadwal 5/2-5/3, dapat mengajukan permintaan setiap tiga hari libur.
• Bagi yang memiliki jadwal 5/2-5/2, dapat mengajukan permintaan setiap dua hari libur.

Perjalanan naik dari Timika Ke Tembagapura (Inbound) –
Akan dilakukan pengujian / test COVID-19, guna melindungi keselamatan semua orang.
Yang memperoleh hasil tes reaktif atau positif akan dikarantina.

Manajemen mengimbau semua karyawan dan kontraktor untuk menjaga kebersihan dan taat protokol COVID-19 selama waktu istirahat.

Kapasitas tes dan persyaratan jaga jarak fisik akan mengakibatkan pembatasan kapasitas masuk menjadi sekitar 250 orang per hari. Hal ini akan ditinjau kembali secara berkala, tergantung pada kondisi kesehatan.

Kapasitas yang berkurang pada perjalanan inbound dapat mengakibatkan daftar tunggu untuk masuk ke Dataran Tinggi.
Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasi pemesanan perjalanan naik ini.
Jika kapasitas perjalanan inbound tidak mencukupi, karyawan akan menerima gaji pokok selama hari-hari tunggu.
Kontraktor tunduk pada persyaratan perjanjian kerja mereka.

Bagi karyawan yang tidak segera dialokasikan slot perjalanan kembali, sistem penawaran serupa akan diterapkan untuk memprioritaskan calon penumpang yang kembali ke Dataran Tinggi.
Berdasarkan prioritas ini, calon penumpang akan dijadwalkan dan dihubungi ketika slot untuk tes COVID-19 untuk kembali dan alokasi kursi bus tersedia.(TR/HUMAS DPRD)

source